You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Sebanyak 401 Orang Disanksi Sosial Sepanjang Penegakan PPKM Bulan Januari-Desember 2021
photo Suparni - Beritajakarta.id

401 Warga Tak Pakai Masker di Kepulauan Seribu Ditindak Sepanjang 2021

Sebanyak 401 warga yang kedapatan tidak menggunakan masker di wilayah Kepulauan Seribu ditindak selama periode Januari hingga Desember 2021. Penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) terus dilakukan Satpol PP Kepulauan Seribu sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Disanksi sosial membersihkan fasilitas umum

Kepala Satpol PP Kepulauan Seribu, Rahmad Efendi Lubis mengatakan, mereka yang ditindak kedapatan tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah saat digelarnya Operasi Tertib Masker (Tibmask) di dua kecamatan yakni Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.

"Mereka yang ditindak kesemuanya dijatuhi sanksi sosial membersihkan fasilitas umum dengan menggunakan rompi khusus untuk memberikan efek jera," ujarnya, Selasa (18/1).

Satpol PP Jakut Sanksi 62.917 Pelanggar Tertib Masker

Selain melakukan penindakan terhadap warga, sambung Rahmad, pihaknya juga melakukan pengawasan prokes terhadap perkantoran dan tempat usaha sebanyak 83 lokasi di mana hasilnya tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap prokes.

"Ada juga 185 restoran dan rumah makan yang ikut kami awasi dan juga tidak ditemukan adanya pelanggaran," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye10835 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1327 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1249 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1243 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye969 personBudhi Firmansyah Surapati