Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka sosialisasi Raperda pengganti Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Kami tentu berharap agar Raperda ini nanti dapat segera disahkan menjadi Perda

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin mengatakan, FGD ini diadakan untuk lebih menyerap aspirasi dan masukan dari publik agar pengganti Perda No 8 Tahun 2007 bisa lebih baik.

"Perda pengganti ini nantinya akan lebih mengakomodir dan memberikan kepastian kepada jajaran Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak Perda," ujarnya, Selasa (22/8).

Arifin menjelaskan, Raperda pengganti Perda 8 Tahun 2007 sudah masuk dalam agenda kerja di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta.

"Kami tentu berharap agar Raperda ini nanti dapat segera disahkan menjadi Perda," terangnya.

Sementara itu, Peneliti Djokosoetono Research Center (DRC) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ary Subagio Wibowo menuturkan, sejumlah poin penting dalam materi revisi Perda No 8 Tahun 2007 adalah sanksi pidana menjadi administratif .

"Ini yang juga kita kawal agar Satpol PP dapat memberikan sanksi administrasi kepada pelanggar, sehingga bisa lebih efektif dan efisien," ungkapnya.

Menurutnya, hasil revisi Perda nantinya diharapkan dapat membuat Satpol PP DKI Jakarta semakin bertaji untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di Jakarta.

"Saya kira Satpol PP nantinya bisa lebih dapat melakukan pendekatan secara humanis, namun juga tegas. Diharapkan tidak ada lagi pelanggaran ketertiban umum di Jakarta," bebernya.

Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam hal ini Satpol PP yang sudah melibatkan peran atau partisipasi masyarakat dalam membuat aturan.

"Saya kira ini penting agar revisi Perda ini nantinya bisa diimplementasikan dengan baik. Revisi Perda 8 Tahun 2007 tetap mengacu pada 10 tertib, namun yang menjadi catatan adalah terkait sanksi pidana yang saat ini diterapkan," ucapnya.

Ia menambahkan, dalam revisi Perda ini juga mengatur terkait partisipasi masyarakat. Untuk itu, ia berharap agar pemasangan bendera merah putih tidak bertumpu pada RT/RW.

"Tadi saya sebutkan, ini perlu penggalangan kesadaran untuk memberi semangat kejuangan kita. Saya juga inginkan Satpol PP dapat secara tegas menertibkan atribut Parpol yang justru dipasang di fasilitas umum hingga pohon-pohon yang merusak estetika kota. Semoga ini juga bisa masuk dalam revisi Perda 8 Tahun 2007," tandasnya.

Untuk diketahui, FGD menghadirkan narasumber kompeten yakni, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) Satpol PP DKI Jakarta, Herry Purnama; dan Tim Peneliti DRC FH UI yang terdiri dari, Ary Subagio Wibowo, Soni Maulana Sikumbang, serta Surastini Fitriasih.

FGD yang berlangsung di salah satu hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini dihadiri oleh akademisi hingga warga dari berbagai kalangan dan profesi.