You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DPRD Setujui Usulan Anggaran Diskominfotik DKI Jakarta Rp 855 M di 2025
photo Mochamad Tresna Suheryanto - Beritajakarta.id

Dinas Kominfotik DKI Ajukan Kebutuhan Rp 855 Miliar di Tahun Anggaran 2025

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta mengajukan usulan kebutuhan sebesar Rp 855 miliar untuk Tahun Anggaran 2025.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sekretaris Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Netty Herawati mengatakan, besaran tersebut ditetapkan setelah adanya selisih usulan penambahan dan pengurangan anggaran.

"Menjadi Rp 855 miliar setelah dilakukan proses pembahasan," ujarnya, saat memberikan paparan dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (25/10).

Ketua KI DKI Hadiri Sidang Promosi Doktor Sigit Wijatmoko di IPDN

Netty menjelaskan, rencana capaian target kerja Dinas Kominfotik di tahun 2025 terdiri dalam lima program utama.

Kelima program tersebut yakni, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan aplikasi informatika, penyelenggaraan statistik sektoral, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, dan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi. 

"Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemprov DKI dengan pemasangan CCTV di 1.494 titik juga akan direalisasikan tahun depan," terangnya.

Menurutnya, SPBE juga akan di implementasikan dengan penyediaan akses internet untuk perangkat daerah di 2.253 titik.

"Kami juga menargetkan pemasangan akses internet JakWIFI sebanyak 2.191 titik di tahun 2025," ungkapnya.

Terkait belanja hibah, Netty menambahkan, Dinas Kominfotik menganggarkan sebesar Rp 6,6 miliar untuk dua instansi.

"Hibah akan diberikan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp 4,8 miliar dan Badan Pusat Statistik sebesar Rp 1,8 miliar," bebernya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono menegaskan,  penambahan anggaran Dinas Kominfotik menjadi Rp 855 miliar tersebut karena adanya penyesuaian harga komponen. 

"Ini kan hal-hal yang teknis, tambah karena kenaikan dan penurunan harga komponen, penyesuaian. Harus disetujui, kalau tidak disetujui enggak akan jalan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye5039 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1264 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1158 personFakhrizal Fakhri
  4. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye915 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. Buka JAFEX 2026, Pramono Ingin Optimalkan Pemanfaatan Aset Daerah

    access_time11-08-2026 remove_red_eye794 personDessy Suciati