You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Jakpus Libatkan BPOM Jaga Kualitas Makanan
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Jakpus Libatkan BPOM Jaga Kualitas Makanan

Untuk menjaga kualitas makanan yang dijajakan pedagang kaki lima (PKL), Pemerintah Kota (Pemkot) Administasi Jakarta Pusat terus melibatkan Badan Pengawasa Obat dan Makanan (BPOM).

Event kuliner kita selalu kita libatkan BPOM, itu juga untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat saat menghadiri kegiatan kita

Kasudin Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Pusat, Bangun Richard mengatakan, jajanan kuliner yang digelar di Jakarta Pusat seperti Pasar Rakyat maupun Pekan Raya Jakarta yang akan diadakan awal Desember mendatang selalu melibatkan BPOM. Selain menjaga kualitas makanan, hal tersebut juga untuk mengantisipasi penggunaan bahan berbahaya oleh pedagang.

"Event kuliner kita selalu kita libatkan BPOM, itu juga untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat saat menghadiri kegiatan kita. Kita tetap jaga itu," ujarnya, Senin (30/11).

Pemkot Jakpus Libatkan BPOM dalam Penataan PKL

Namun, kata Richard, masih ada pedagang, khususnya PKL binaan yang masih menggunakan bahan makanan berbahaya. Untuk itu, pihaknya mengimbau seluruh pedagang agar tidak menggunakan bahan berbahaya. Jika tetap menggunakan bahan berbahaya, pihaknya akan melakukan tindakan tegas.

"Selain itu, jangan membeli di produsen yang ketahuan menggunakan bahan berbahaya," katanya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1201 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1192 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye997 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye956 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye863 personBudhi Firmansyah Surapati