Maraknya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti pengemis, gelandangan dan lain sebagainya yang biasa terjadi menjelang bulan suci Ramadhan akan dihalau Satpol Jakarta Barat dengan menjaga empat pintu masuk yang kerap dilewati PMKS. Empat pintu masuk tersebut berada di wilayah Kecamatan Tambora, Cengkareng, Grogol Petamburan, dan Kalideres.

Kita akan kerahkan 400 personel di sejumlah pintu masuk yang biasa dilalui PMKS. Petugas Satpol PP juga akan mengawasi dua terminal yang ada di Jakarta Barat yaitu Terminal Kalideres dan Terminal Grogol

"Kita akan kerahkan 400 personel di sejumlah pintu masuk yang biasa dilalui PMKS. Petugas Satpol PP juga akan mengawasi dua terminal yang ada di Jakarta Barat yaitu Terminal Kalideres dan Terminal Grogol. Kedua terminal ini adalah pusat bagi mobilisasi PMKS yang datang dari luar daerah seperti Pulau Sumatera dan Jawa," ujar Kadiman Sitinjak, Kasatpol PP Jakarta Barat, Senin (26/5).  

Nantinya petugas di terminal akan memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) para penumpang. Jika tidak memiliki KTP DKI Jakarta, petugas akan menanyakan maksud dan tujuan si penumpang datang ke Jakarta. Kadiman menambahkan, PMKS yang tertangkap akan didata dan di bawa ke panti sosial untuk diberikan wawasan hukum yaitu Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Jika masih bandel dan kembali menjadi PMKS pihaknya akan mengenakan pasal penipuan kepada PMKS seperti yang diimbau oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"PMKS yang tertangkap akan kita beri wawasan Perda 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, jika masih bandel dan kembali lagi mengemis kita akan pidanakan dengan pasal penipuan seperti yang diinstruksikan oleh Pak Wagub" jelas Kadiman.

Kadiman menegaskan, pencegahan masuknya PMKS ke Jakarta bukan hanya menjadi tugas Satpol PP semata, tapi semua instasi terkait seperti Sudin Sosial dan pihak aparat penegak hukum. Untuk itu perlu dilakukan rapat koordinasi guna pencegahan tersebut.

"Saya sedang mengimbau untuk segera diadakan rapat koordinasi dengan Sudin Sosial dan aparat penegak hukum dalam menentukan langkah pencegahan masuknya PMKS ke ibu kota," tandasnya.