You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Basuki Persilahkan PNS yang Didemosi Gugat ke PTUN
.
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

PNS yang Didemosi Boleh Gugat ke PTUN

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mempersilakan, pegawai negeri sipil (PNS) mengugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena didemosi atau turun jabatan.

Kalau ada PNS mau PTUN, silahkan. Tapi ya ng ajukan PTUN kami cabut TKD-nya dan pindah ke Pulau Seribu

"Kalau ada PNS mau PTUN, silahkan. Tapi yang ajukan PTUN kami cabut TKD-nya (Tunjangan Kinerja Daerah) dan pindah ke Pulau Seribu," kata Basuki saat melantik puluhan pejabat, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/2).

Basuki tidak mempersoalkan apabila keputusan PTUN dikabulkan. Karena, pemberian jabatan dan tunjangan kinerja daerah (TKD) merupakan hak kepala daerah. "Jabatan dan TKD kan hak saya. Tugas saya mengamankan uang DKI. Kalau bapak ibu nggak suka silahkan," tegasnya.

Basuki Ancam Cabut TKD Pejabat yang Telat Gaji PHL

Ia menjelaskan, apabila gubernur zaman Ali Sadikin, PNS yang penyimpang akan mendapatkan hukuman fisik, maka berbeda dengan era saat ini. Sanksi yang diberikannya adalah pemecatan jabatan.

"Saya bukan tidak tahu apa yang dilakukan. Dulu zaman Pak Ali Sadikin, bisa ditempeleng, kalau sekarang saya bisa digugat. Ya sudah kami ganti pecat," ujarnya.

Basuki mengaku telah menyediakan anggaran hingga Rp 18,7 triliun untuk belanja pegawai tahun ini. Namun kinerja PNS dirasa masih kurang maksimal dan masih ada yang bermain. Oleh sebab itu, Ia menyarankan agar PNS yang tidak amanah, mundur secara baik.

"Saya tidak ikhlas, menyediakan gaji Rp 18,7 triliun tapi PNS masih maling, jual aset, KKN, bagi-bagi duit. Kalau nggak sanggup berhenti saja. Ini saya tidak mengancam. Saya konsisten keras," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1149 personTiyo Surya Sakti
  2. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1100 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 Disepakati Sebesar Rp 91,1 Triliun

    access_time28-10-2024 remove_red_eye991 personDessy Suciati
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye969 personDessy Suciati
  5. Posko Bersama Pilkada Jakarta di Kepulauan Seribu Resmi Beroperasi

    access_time27-10-2024 remove_red_eye895 personBudhi Firmansyah Surapati