You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Namun bukan dalam pekerjaan yang sebenarnya, pendatang tersebut meminta uang dari belas kasih warga
Seperti sudah menjadi tradisi, saat Bulan Ramadhan kota Jakarta akan mulai diserbu oleh pendatang luar kota untuk mencari rezeki. .
photo doc - Beritajakarta.id

Basuki: Penanganan PMKS Akan Lebih Manusiawi

Seperti sudah menjadi rutinitas tahunan, menjelang bulan suci Ramadhan, diperkirakan ribuan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) akan menyerbu masuk Jakarta. Kedatangan mereka, yang umumnya berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah ini, biasanya untuk mengharapkan sedekah dari warga ibu kota yang tengah menjalankan ibadah puasa.

Kita sudah tangani, di Dinsos sudah buat satu formulir baru. 

Terkait masalah PMKS ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berencana menerapkan sistem baru yang lebih manusiawi untuk menanganinya. Menurutnya, PMKS yang terjaring dalam razia akan diminta mengisi formulir berisi perjanjian tidak akan kembali ke ibu kota. Namun, Pemprov DKI bakal mengenakan sanksi pidana kepada PMKS yang kembali tertangkap oleh petugas gabungan.

"Kita sudah tangani, di Dinas Sosial sudah buat satu formulir baru. Kalau kita tangkap, kan dikembalikan. Waktu kembali ke kampung kita suruh buat perjanjian. Isi perjanjiannya itu menyatakan, tidak akan kembali lagi, sehingga kalau dia kembali lagi berarti dia menipu kami, melanggar KUHP hukum pidana," kata Basuki di Balaikota, Selasa (17/6).

Warga Beri Takjil ke PMKS Bakal Didenda

Mantan Bupati Belitung Timur ini menuturkan, Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan agar permasalahan PMKS dapat terselesaikan. Selain itu, pihaknya juga akan berupaya untuk membersihkan seluruh kawasan kumuh di ibu kota.

"Kawasan Tanah Abang yang bongkaran sudah kita sikat. Jadi semua sungai, bawah jembatan semua harus bersih, sehingga orang-orang yang datang ini tidak bisa menumpang di rumah-rumah sewa yang Rp 5.000 sampai Rp 10.000," ujar mantan anggota Komisi II DPR ini.

Menurut Basuki, penertiban kawasan kumuh dilakukan agar penanganan PMKS di ibu kota lebih mudah. Sebab, nantinya para PMKS akan memilih tempat-tempat, seperti teras toko atau ruko sebagai tempat tinggal sementara di ibu kota.

Alhasil, petugas gabungan dengan mudah merazia para PMKS yang tidur di emperan toko dan ruko untuk dipulangkan ke kampung halamannya.

"Saya juga tidak mau lagi razia kejar-kejar PSK dan anak jalanan. Kamu (Dinsos) mesti tanya sama mereka, masalahnya dimana? Tinggal dimana? Bukan dikejar-kejar, beroperasi lalu dapat duit. Kejar lagi lepas lagi, saya tidak mau lagi. Harusnya kayak teman. Ini pasti terjadi pada anak, jalanan sehingga biar bisa dibina," paparnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Disdik Umumkan Pencairan Dana KJP Plus Januari 2025

    access_time07-01-2025 remove_red_eye1073 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Penetapan Gubernur dan Wagub Jakarta 2024, Ini Harapan KI DKI

    access_time10-01-2025 remove_red_eye863 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. KPU DKI Tetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

    access_time09-01-2025 remove_red_eye847 personFolmer
  4. Kolaborasi Transjakarta-Kopassus Hadirkan Peningkatan Fasilitas Pendidikan

    access_time08-01-2025 remove_red_eye775 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Reuni Akbar ke-13 Kanti Lamo Kerinci Berlangsung Meriah

    access_time11-01-2025 remove_red_eye708 personNurito