You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Kasus PHK Sepihak Masih Terjadi di Jakpus
Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan sepihak masih terjadi di wilayah Jakarta Pusat. Bahkan dari data Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Jakarta Pusat, setiap bulan rata-rata 3-4 perusahaan yang dilaporkan karena melakuka.
photo doc - Beritajakarta.id

Kasus PHK Sepihak Masih Terjadi di Jakpus

Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan sepihak masih terjadi di wilayah Jakarta Pusat. Bahkan dari data Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Jakarta Pusat, setiap bulan rata-rata 3-4 perusahaan yang dilaporkan karena melakukan PHK sepihak terhadap karyawannya.

Kalau memang mediasi tidak menemukan titik temu, pekerja dan pengusaha bisa melanjutkan ke Pengadilan Industrial

"Biasanya ada tiga sampai empat perusahaan yang dilaporkan. Permasalahan kebanyakan kasus PHK secara sepihak," ujar Atok Baroni Hidayat, Kepala Sudin Nakertrans Jakarta Pusat, Rabu (10/9).

Atok menjelaskan, atas laporan tersebut Sudin Nakertrans kemudian melakukan mediasi dengan kedua belah pihak. Menurutnya, setelah terjadi kesepakatan, termasuk masalah gaji, maka pihaknya akan membuat surat kesepakatan bersama.

Pengusaha Kabur, Buruh Datangi Sudin Nakertrans

"Kalau memang mediasi tidak menemukan titik temu, pekerja dan pengusaha bisa melanjutkan ke Pengadilan Industrial," kata Atok.

Berdasarkan data Sudin Nakertrans Jakarta Pusat, saat ini ada 2.932 perusahaan yang terdaftar dengan jumlah pekerja sebanyak 297.140 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 4.105 orang. "Semua perusahaan wajib lapor setiap tahunnya. Tahun lalu jumlahnya 3.535 perusahaan terdata. Tapi sebagian belum habis masa lapornya, tapi wajib lapor itu setiap tahun, termasuk sistem pengupahannya," tuturnya.

Selain itu, Atok menerangkan, untuk memperkecil masalah antara pekerja dan pengusaha, pihaknya rutin melakukan pembinaan. Setiap hari rata-rata 5-10 perusahaan yang dibina dan diawasi. "Dicek apakah sudah sesuai perundang-undangan penggunaan alat-alatnya. Pembayaran gaji juga apa sudah sesuai UMP," tukasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Puskesmas Mampang Prapatan Wakili Jaksel di Lomba Konvensi Mutu Tingkat Provinsi

    access_time05-11-2024 remove_red_eye2211 personTiyo Surya Sakti
  2. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1259 personTiyo Surya Sakti
  3. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1215 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1067 personDessy Suciati
  5. Pimpinan Dewan-Pj Gubernur DKI Teken MoU KUA-PPAS APBD 2025

    access_time01-11-2024 remove_red_eye984 personDessy Suciati