Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Barat mengerahkan ratusan petugasnya untuk melakukan pengawasan implementasi penggunaan kantong belanja ramah lingkungan (KBRL).

Setiap kecamatan mengerahkan 10 petugas, sedangkan sudin 20 petugas,

Kebijakan ini mengacu pada Pergub DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat. Pergub ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2020.

Kepala Sudin LH Jakarta Barat, Slamet Riyadi mengatakan, pengawasan ini dilakukan rutin setiap hari untuk memastikan pengelola swalayan, pasar, minimarket menjalankan aturan yang telah ditetapkan.

"Kami kerahkan 100 petugas. Setiap kecamatan mengerahkan 10 petugas, sedangkan sudin 20 petugas," ujar Slamet, Kamis (2/7).

Dia menambahkan, pengawasan ini akan dilakukan hingga akhir Juli 2020. Petugas juga akan melakukan penindakan jika ada pengelola swalayan, pasar, minimarket yang masih menyediakan kantong belanja sekali pakai. Sanksinya mulai dari sanksi denda, pembekuan izin usaha hingga pencabutan izin usaha.

"Ada sekitar 700 minimarket dan 30 pasar tradisional yang diawasi," tandasnya.