You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dengan E-Budgeting DKI Hemat Rp 4 Triliun
photo Doc - Beritajakarta.id

Dengan E-Budgeting DKI Hemat Rp 4 Triliun

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, penerapan sistem e-budgeting pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran. Bahkan, nilai yang dihemat pun cukup besar yakni hingga Rp 4 triliun.

Jadi kalau berdasarkan e-budgeting itu, pertanggungjawaban akuntabilitasnya sangat oke. Alat kontrolnya juga sangat oke

"Ada efisiensi anggaran hingga Rp 4 triliun,” kata Saefullah usai rapim di Balaikota, Senin (16/2).

Menurutnya, selain bisa menghemat anggaran, penerapan e-budgeting juga akan berdampak pada tidak adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).

Februari, DKI Harap APBD 2015 Bisa Digunakan

”Semua anggaran habis karena perencanaan program sudah sampai detail begitu dan mungkin menjadi model di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Ia menegaskan, siapa pun pejabat bahkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama sekali pun tidak bisa membuka anggaran yang telah dikunci dengan penerapan sistem e-budgeting. Upaya tersebut dilakukan untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD DKI.

"Jadi kalau berdasarkan e-budgeting itu, pertanggungjawaban akuntabilitasnya sangat oke. Alat kontrolnya juga sangat oke. SKPD bikn surat pertanggungjawaban sangat akurat. Auditor juga nanti pada waktunya akurat sekali," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1186 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1169 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye952 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye940 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye850 personBudhi Firmansyah Surapati