Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Indonesia bersama warga dan Koalisi PASTI yakni CISDI dan YLKI, Rabu (18/10), melakukan aksi dukungan kepada pemerintah untuk pengenaan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) demi kesehatan masyarakat.  

Kami akan serahkan surat dukungan kepada pemerintah 

Chief Research and Policy CISDI, Olivia Herlinda mengatakan, aksi dukungan yang digelar diawali penggalanqan massa  di titik kumpul yang telah ditentukan, lanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu orasi dari Koalisi PASTI dan warga Jakarta.

"Kami akan serahkan surat dukungan kepada pemerintah beserta petisi online sebanyak kurang lebih 16.000 suara dukungan untuk penerapan cukai MBDK," ujar Olivia.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data World Health Organization (WHO) 2022 tercatat 41 juta orang meninggal akibat penyakit tidak menular (PTM)  atau setara dengan 74 persen angka kematian secara global.

Menurutnya, salah satu pemicu PTM adalah gaya hidup yang tidak sehat karena kurangnya konsumsi asupan bergizi dan mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan seperti gula, garam dan lemak.

“Salah satu sumber gula yang berbahaya ketika dikonsumsi berlebihan dan mudah dijangkau adalah MBDK yang diproses cepat di tubuh menjadi lemak dan cadangan glukosa. Minuman ini tidak menyebabkan rasa kenyang, sehingga tidak mengurangi asupan makanan lain untuk mengurangi total kalori yang dikonsumsi," ungkapnya.

Sementara, lanjut Olivia, data Kementerian Perindustrian menyebutkan, pertumbuhan produksi minuman ringan meningkat dua kali lipat pada periode 2005 hingga 2014. Hal ini sejalan dengan jumlah kasus obesitas dan PTM  di Indonesia yang meningkat signifikan sepuluh tahun terakhir.

Olivia meyakini instrumen fiskal saat ini bisa menekan angka peningkatan tersebut adalah cukai yang berdampak pada kenaikan harga minuman berpemanis dalam kemasan. Sehingga diharapkan akan mengubah pola konsumen atau mendorong industri reformulasi produk menjadi lebih rendah gula.

"Dalam jangka panjang, diharapkan akan bisa membiasakan masyarakat mengkonsumsi minuman yang rendah pemanis," tuturnya.

Sementara, Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menegaskan, pengenaan cukai MBDK adalah hal yang sangat mendesak untuk mendukung terwujudnya bonus demografi pada 2030 dan terwujudnya generasi emas 2045.

"Fenomena bonus demografi dan generasi emas tidak akan terwujud jika generasi mudanya sakit-sakitan, karena banyak mengkonsumsi rokok, dan minuman berpemanis. Kedua komoditas itu sangat adiktif dan menjadi pemicu utama penyakit tidak menular," tegasnya.

Untuk itu, menurut Tulus, pemerintah harus segera mengambil langkah demi menjamin perlindungan hak asasi manusia terhadap kesehatan, termasuk untuk melindungi anak -anak yang nantinya akan menjadi penopang bangsa menuju Generasi Emas 2045.

"Pengenaan cukai dapat menjadi salah satu langkah yang dapat diambil karena berfungsi sebagai pengendalian dan pengawasan terhadap barang - barang tertentu yang memiliki dampak negatif bagi masyarakat sesuai dengan UU 39 Tahun 2007," ungkapnya.  

Ketua Umum Fakta Indonesia, Ari Subagyo menambahkan, pengenaan cukai MBDK harus benar - benar diberlakukan pada 2024 guna mengurangi konsumsi produk MBDK, sebagai upaya pengurangan risiko obesitas dan penyakit tidak menular, terutama diabetes.

Ari mendorong sinkronisasi antar kementerian dan lembaga negara, agar memiliki pemahaman yang sama terkait kebijakan cukai produk MBDK serta tujuan kesehatan masyarakat yang harus dilakukan pemerintah.

"Penerimaan negara lewat pungutan cukai produk MBDK dapat dialokasikan untuk program kesehatan lain yang mendukung pencegahan PTM, serta membantu meringankan beban biaya kesehatan," tandasnya.