Dijepit Hari Libur Nasional, Ratusan PNS Cuti
Memasuki pekan terakhir di bulan Mei ini, terdapat ada dua hari libur nasional. Hal itu rupanya dimanfaatkan oleh sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI untuk cuti. Terlebih, libur kali ini cukup unik karena berselang setiap satu hari dengan hari kerja.
Kita harapkan pada hari kejepit berikutnya, PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tetap menjaga kedisplinannya. Mereka akan tetap melayani masyarakat dengan baik
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga, mengatakan, berdasarkan hasil absensi hari ini, Senin (26/5) tidak ada PNS yang alpa atau tanpa keterangan. Padahal, hari ini merupakan hari kejepit, yang diapit oleh libur akhir pekan yakni Minggu (25/5) dan peringatan Isra Mi'raj pada Selasa (27/5) besok.
Kendati demikian, BKD DKI Jakarta mencatat dari total pegawai yakni 70.535 setidaknya ada 210 PNS yang cuti dan 97 PNS izin. Sementara PNS yang tidak masuk karena sakit sebanyak 136 orang dan lepas piket 599 orang. "Total pegawai yang masuk hari ini sebanyak 69.493 orang," kata Made, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (26/5).
PNS Jaktim Langgar Larangan BerkendaraDiharapkan pada hari kejepit berikutnya yakni Rabu (28/5) yang diapit oleh peringatan Isra Mi'raj dan peringatan kenaikan Yesus Kristus pada Kamis (29/5), PNS tetap displin dan tidak ada yang alpa. Hal tersebut juga berlaku pada hari berikutnya, Jumat (30/5) yang diapit dengan akhir pekan.
"Kita harapkan pada hari kejepit berikutnya, PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tetap menjaga kedisplinannya. Mereka akan tetap melayani masyarakat dengan baik," ujarnya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1976 tentang cuti PNS, setiap harinya PNS yang cuti hanya sebanyak lima persen dari total pegawai yang ada. Hal itu untuk menjamin kelancaran pelayanan masyarakat. Sementara itu, pada dua hari libur lainnya pekan ini akan tetap dipantau kehadiran PNS.
Ditegaskan Made, jika ada PNS yang mangkir akan berpengaruh dengan Tunjangan Kinerja daerah (TKD) yang diterima oleh masing-masing pegawai. Pemotongan TKD sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang pemberian Tunjangan Kinerja Daerah.
Selain itu, bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, akan dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga pemecatan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Untuk pegawai yang membandel juga akan diberikan teguran berupa peringatan tertulis. Surat teguran tersebut, akan berdampak pada pengembangan kariernya. Misalnya teguran, hingga penundaan kenaikan pangkat. Sementara bagi yang sakit, harus menunjukan surat keterangan dari dokter.
