Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, akan melakukan evaluasi biaya untuk pemegang Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Sebab biaya kuliah dimasing-masing perguruan tinggi negeri (PTN) nilainya berbeda-beda.

Misalnya di Jakarta kalau biaya hidup lajang sudah Rp 2,5 juta berarti setahun dia harus terima Rp 30 juta. Belum lagi untuk uang kuliahnya. Jadi nanti akan sesuaikan

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi untuk penyesuaian biaya kuliah dan biaya hidup. Keduanya tidak bisa disamakan untuk setiap universitas dan kota yang dipilih.

"Nanti akan kami evaluasi dan sesuaikan tiap kota dan universitas kan berbeda-beda," kata Basuki usai melakukan penandatanganan kerja sama dengan 30 PTN di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/10).

Semula setiap mahasiswa akan diberikan Rp 18 juta per tahun untuk biaya hidup dan kuliah. Namun jumlah tersebut ternyata tidak bisa disama ratakan.

"Misalnya di Jakarta kalau biaya hidup lajang sudah Rp 2,5 juta berarti setahun dia harus terima Rp 30 juta. Belum lagi untuk uang kuliahnya. Jadi nanti akan sesuaikan," ucapnya.

Basuki tidak ingin siswa yang ada di Jakarta pendidikannya terputus. Pihaknya akan melakukan seleksi ketat bagi penerima KJMU. Mengingat dananya akan diberikan langsung kepada mahasiswa, bukan ke universitas yang bersangkutan.

"Intinya kami tidak ingin ada yang terputus, jadi betul-betul yang rajin. Kan kami sudah seleksi dari SMP hingga SMA siswa yang rajin yang memang hatinya mau sekolah. Kami harus biayai sampai tuntas," tandasnya.

Hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta telah melakukan kerja sama dengan 56 PTN yang ada di Indonesia untuk bisa menyukseskan program KJMU. Ke depan diharapkan semua PTN yang ada di Indonesia bisa bekerja sama.