Peristiwa terbakarnya ruang panel listrik di Basement 2, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta beberapa waktu lalu rupanya masih menyisakan persoalan. Pasalnya, akibat terbakarnya ruang panel listrik tersebut juga berimbas pada rusaknya server data Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi DKI Jakarta. Alhasil, proses lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta pun menjadi terhambat.

Habis kebakaran waktu itu, server tidak bisa diakses. Akibatnya proses lelang juga terganggu

Kepala ULP Barang dan Jasa DKI Jakarta, I Dewa Gede Sony mengatakan, sejak tanggal 4-13 Oktober lalu pihaknya tidak dapat melakukan proses lelang lantaran tidak bisa mengakses server. "Habis kebakaran waktu itu, server tidak bisa diakses. Akibatnya proses lelang juga terganggu," keluh Sony, di Balaikota DKI, Jumat (24/10).

Dungkapkan Sony, akibat kejadian ini, pihaknya juga sering mendapatkan keluhan dari para peserta lelang. "Kami ini sebenarnya hanya pengguna. Sementara server menjadi tanggung jawab LPSE. Kami juga sudah rapatkan hal ini bersama LPSE dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ," ujarnya.

Koordinator Pokja 4 (Jakarta Timur) ULP Barang dan Jasa DKI Jakarta, Agus Darmanto menuturkan, pihaknya tidak dapat bekerja secara optimal selama hampir satu bulan. Sebab, semua dokumen tidak bisa dibuka. Bahkan sebagian besar data yang ada justru hilang.

"Data rusak diumumkan dari tanggal 4-13 Oktober. Itu kejadian habis kebakaran di bawah (basement DPRD). Akibatnya semua proses lelang berantakan," katanya.

Sejauh ini, kata Agus, pihaknya masih menunggu rekomendasi dari BPKP. Terlebih, ULP Barang dan Jasa DKI tidak bisa mengubang jadwal lelang jika tidak memiliki dasar hukum. "Kami tak berani mengubah jadwal. Tapi sekarang sudah ada rekomendasi jadi kami bisa memperpanjang waktu lelang," katanya.

Saat ini, ditambahkan Agus, server sudah dapat diakses meski kondisinya belum stabil. Beruntung hanya tinggal kegiatan kecil saja yang belum dilelang. Nilai anggarannya pun sekitar Rp 1-2 miliar saja. "Ada ratusan kegiatan, tapi tinggal yang nilainya kecil. Kalau yang besar sudah selesai semua," tandasnya.