Ahok: Tugas Pemprov Sediakan Transportasi Massal
Kebijakan larangan melintas bagi sepeda motor di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat, pada Rabu (17/12) lusa, mulai diujicobakan. Pemprov DKI menegaskan akan tetap menggelar uji coba tersebut, walaupun tidak tersedia lahan parkir. Sebab, tugas pemerintah adalah menyediakan transportasi massal yang memadai agar warga merasa nyaman.
Kami tidak ada kewajiban menyediakan parkir motor untuk Anda. Tugas Pemprov adalah menyediakan transportasi massal yang lebih baik.
"Kami tidak ada kewajiban menyediakan parkir motor untuk Anda. Tugas Pemprov adalah menyediakan transportasi massal yang lebih baik. Yang penting kan ada bus tingkat," kata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota, Senin (15/12).
Ia mengakui, kenyamanan naik sepeda motor tidak dapat terkalahkan dengan moda transportasi massal manapun. Sebab, pengendara sepeda motor dapat menghindari kemacetan serta memarkir kendaraan roda duanya di sembarang tempat.
Uji Coba, Pelanggar Pembatasan Sepeda Motor Bebas Tilang"Lihat saja parkir liar di belakang Grand Indonesia. Penuh enggak parkiran motor di sana? Penuh. Sudah ngaco itu parkir di sana, kami biarkan saja karena (lahan parkir) di Monas belum siap. Artinya, orang yang naik motor, parkir di sana saja dan kalau ke Monas atau Merdeka Barat enggak perlu pakai motor," ungkapnya.
Setelah memarkir sepeda motor di sana, Basuki pun mengimbau warga untuk menggunakan bus tingkat gratis maupun Transjakarta untuk melanjutkan perjalanan di sepanjang Jl MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat.
"Bagi warga berprofesi sebagai kurir pengantar barang dapat menggunakan jalur belakang yang tidak diberlakukan larangan melintas sepeda motor," jelasnya.
Basuki menegaskan, pihaknya akan memperluas rute pelarangan melintas sepeda motor jika lahan parkir di areal Monas telah mencukupi.
"Seharusnya tahun depan sudah dibangun (ruang bawah tanah). Jadi, parkir liar selama enggak nutupin jalan, ya enggak apa-apa. Jakarta sudah banyak yang liar-liar kok," tegasnya.
Ia menambahkan, penyediaan bus gratis kepada warga merupakan bukti kebaikan dari Pemprov DKI. Sebab, di sejumlah negara yang juga menerapkan sistem pelarangan melintas sepeda motor, ternyata tidak menyediakan sarana transportasi massal gratis.
"Pokoknya Jakarta mesti melarang motor, harus dipaksakan untuk naik bus. Malah di beberapa negara enggak disediain bus gratis, kami sediakan bus gratis kayak begitu," tambahnya.
Sekadar diketahui Pemprov DKI saat ini telah mengoperasikan sebanyak lima unit bus tingkat wisata City Tour yang beroperasi di Bundaran HI-Juanda. Itu belum termasuk bantuan lima armada bus dari Tahir Foundation.
Bus tingkat itu beroperasi di Bundaran HI-Harmoni. Selain itu, beberapa pengusaha lain rencananya juga akan memberi bantuan sebanyak lima unit bus tingkat gratis kepada DKI.
