Kolaborasi BUMN, Pemprov DKI Siapkan Sistem Integrasi Pembayaran Antar Moda Transportasi
Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyediakan layanan transportasi umum massal yang terintegrasi terus dikerjakan. Setelah meresmikan empat stasiun terpadu pada awal Juni lalu, Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD PT MRT Jakarta (MRTJ), PT Transportasi Jakarta (TJ), dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bersama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) menyelenggarakan sistem integrasi pembayaran antar moda transportasi.
Pengelolaan transportasi umum harus terintegrasi
Kolaborasi tersebut dituangkan dalam penandatanganan Head of Agreement (HOA) Penyelenggaraan Sistem Integrasi Pembayaran Antar Moda Transportasi di Balai Agung, Selasa (30/6).
Hadir dalam acara penandatanganan perjanjian tersebut diantaranya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan; Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria; Wakil Menteri BUMN, Kartiko Wirjoatmodjo; serta Perwakilan dari Kementrian Perhubungan dan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Setahun Beroperasi, MRT Layani 30 Juta PenumpangDalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan kembali pentingnya seluruh pihak untuk berkolaborasi menyediakan layanan transportasi umum massal yang terintegrasi, bukan hanya modanya tetapi juga tarif serta sistem pembayarannya agar lebih efisien dari sisi pengguna transportasi. Sehingga akan memudahkan masyarakat mengakses dan mendorong masyarakat agar lebih memilih menggunakan transportasi umum massal.
"Kita menyadari persis di kota megapolitan sebesar Jakarta, tidak mungkin transportasi umum dikelola sendiri-sendiri, pengelolaan transportasi umum ini harus terintegrasi. Intinya adalah dengan adanya pengintegrasian ini maka insya allah pengguna moda transportasi umum di Jakarta jumlahnya akan meningkat, target kita bisa kembali ke situasi 98 dimana porsi pengguna kendaraan umum di jalan raya 75 persen," ujar Anies, dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.
Anies mengapreasiasi kerja sama yang terjalin. Ia juga mengingatkan agar mekanisme sistem pembayaran nantinya tetap harus bermuara kepada keadilan sosial yang membuat layanan sistem integrasi pembayaran harus dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
"Izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses pengintegrasian ini. Meskipun pengelolaan ini dikelola secara be to be tetapi tujuannya tetap untuk keadilan sosial. Seperti halnya apa yang digagas Bung Hatta saat bicara ekonomi Indonesia, adalah mekanisme pasar untuk mencapai keadilan sosial," ungkapnya.
Anies berharap agar integrasi pembayaran ini mampu mewujudkan subsidi yang lebih tepat sasaran. Sehungga masyarakat merasakan tarif yang lebih ekonomis dalam menggunakan jasa transportasi umum massal.
"Penduduk Jakarta biaya hidupnya tinggi dan salah satu komponen besar adalah biaya transportasi, ketika biaya transportasi bisa turun maka rakyat kita bisa saving lebih banyak, jika mereka bisa melakukan itu (menabung lebih banyak karena biaya transportasi murah) maka kemandirian mereka akan lebih tinggi," tandasnya.
Dalam perjanjian ini disepakati bahwa akan dibentuk Perusahaan Patungan dimana tiga BUMD DKI (MRTJ, TJ, dan JAKPRO) masing-masing memiliki saham sebesar 20 persen, sedangkan MITJ (Joint Venture antara KAI dan MRTJ) memiliki saham sebesar 40 persen.
Perusahaan patungan akan menunjuk konsultan untuk melakukan studi terkait sistem integrasi pembayaran antar moda yang paling tepat bagi Jabodetabek.
Selanjutnya, perusahaan patungan juga akan melakukan beauty contest untuk memilih Strategic Partner, yang akan bekerjasama dengan perusahaan patungan dalam mewujudkan integrasi pembayaran antar moda transportasi. Nantinya integrasi ini akan menggunakan metode Electronic Fare Collection (EFC).
