You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Bandara Marunda Batal Dibangun
.
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

DKI Batalkan Rencana Pembangunan Bandara Marunda

Rencana pembangunan bandar udara (bandara) internasional di kawasan Marunda, Jakarta Utara, dibatalkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Meskipun begitu, Pemprov DKI telah menyiapkan rencana pembangunan serupa di daerah Karawang, Jawa Barat.

Dirjen Perhubungan Udara sudah sampaikan kepada saya lebih baik bangun bandaranya di Karawang, mumpung belum diberikan kepada investor asing atau siapa

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pihaknya membatalkan rencana pembangunan bandara di Marunda karena secara teknis akan mempengaruhi naik-turunnya pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng dan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

"Secara teknis di Marunda itu nanti naik turun pesawat di Cengkareng dan Halim harus giliran. Kalau giliran ya tidak ada tambah kapasitas. Karena sekarang kan mau naik turun antre karena tidak cukup," kata Basuki di Balaikota, Jumat (28/11).

DKI Siap Jadi Investor Pembangunan Bandara di Karawang

Ia mengungkapkan, pembangunan bandara di Marunda awalnya untuk mengurangi kepadatan lalu lintas penerbangan di kedua bandara yang beroperasi saat ini.

Namun, hasil penilaian dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyatakan keberadaan Bandara Marunda akan mengganggu aktivitas penerbangan di kedua bandara tersebut.

"Dirjen Perhubungan Udara sudah sampaikan kepada saya lebih baik bangun bandaranya di Karawang, mumpung belum diberikan kepada investor asing atau siapa," ungkapnya.

Ia mengakui, pembangunan bandara di Karawang akan membawa dampak positif bagi Pemprov DKI. Sebab, dengan adanya bandara di Kawarang akan bertambah tumbuhnya perekonomian di Kabupaten Karawang yang menjadi daerah penyangga ibu kota.

Untuk itu, Pemprov DKI akan menindaklanjuti rencana pembangunan bandara di Karawang yang sebagian besar lahannya milik Perhutani tersebut.

"Kita tidak mau menghabiskan banyak uang untuk pembebasan lahan. Tapi, ya tergantung pemerintah pusat dan Perhutani," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Wakil Ketua Komisi A Sambut Positif Program Pemutihan Ijazah

    access_time01-05-2025 remove_red_eye1987 personFakhrizal Fakhri
  2. Tiga ASN Berprestasi Pemprov DKI Terima Penghargaan dari Gubernur

    access_time07-05-2025 remove_red_eye1895 personDessy Suciati
  3. DPRD DKI Adakan Fit and Proper Test Calon Wali Kota dan Pejabat Tinggi

    access_time02-05-2025 remove_red_eye1615 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dorong Perluasan Aturan ASN DKI Gunakan Transportasi Umum

    access_time01-05-2025 remove_red_eye1495 personFakhrizal Fakhri
  5. Jakarta Diproyeksikan Jadi Kota Tujuan Wisata Olahraga

    access_time04-05-2025 remove_red_eye1174 personFakhrizal Fakhri

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik